KSPSI Siap Kawal Kebijakan Pro-Buruh Era Prabowo: Fokus pada Pencegahan PHK dan Kesejahteraan Pekerja

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait buruh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. KSPSI menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh, terutama dalam penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dukungan Bersyarat untuk Kebijakan Pemerintah

Andi Gani menegaskan bahwa dukungan KSPSI terhadap pemerintah akan terus diberikan selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan buruh. "Kalau kebijakan pemerintah terus memihak, kami buruh Indonesia akan setia dan mendukung seluruh kebijakan serta akan mengawal Bapak Presiden Prabowo," tegas Andi Gani. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dukungan KSPSI tidaklah tanpa syarat, melainkan didasarkan pada komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan buruh.

Satgas PHK: Lebih dari Sekadar Penanganan PHK

KSPSI menyambut baik rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK oleh Presiden Prabowo. Andi Gani bahkan berharap ketua Satgas PHK berasal dari elemen buruh, dengan Presiden Prabowo sebagai pelindung. Menurutnya, Satgas PHK memiliki peran yang lebih luas dari sekadar menangani kasus PHK. Satgas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK, mencari lahan pekerjaan baru, dan memberikan solusi cepat dan taktis ketika PHK massal terjadi.

"Satgas ini bukan hanya mengurus orang ter-PHK, bukan. Satgas mencegah orang ter-PHK, satgas ini bertugas mencari lahan pekerjaan baru, dan satgas ini bagaimana mencarikan solusi untuk ada massal mereka langsung turun. Jadi sangat taktis sekali," jelas Andi Gani.

Apresiasi terhadap Desk Pidana Ketenagakerjaan

Selain Satgas PHK, KSPSI juga mengapresiasi pembentukan desk pidana ketenagakerjaan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Desk ini dinilai sangat membantu buruh dalam berkomunikasi dengan pengusaha dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Andi Gani mengungkapkan bahwa desk pidana ketenagakerjaan telah berhasil menyelesaikan tujuh kasus monumental di tahun ini.

"Banyak buruh terbantu dengan hadirnya desk pidana ketenagakerjaan ini. Ada tujuh kasus monumental telah diselesaikan di tahun ini di desk pidana ketenagakerjaan," ungkapnya.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Wadah Aspirasi Pekerja

Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi oleh pimpinan buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini bertugas untuk mempelajari kondisi buruh terkini dan memberikan masukan kepada presiden terkait regulasi yang dinilai tidak melindungi buruh.

"Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa dewan ini akan memberikan masukan terkait regulasi yang tidak berpihak pada buruh agar dapat segera diperbaiki. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi buruh dan menciptakan regulasi yang lebih adil dan melindungi kepentingan pekerja.

Fokus pada Pencegahan PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja

Secara keseluruhan, KSPSI menekankan pentingnya pencegahan PHK sebagai prioritas utama. Satgas PHK diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya PHK melalui berbagai upaya, seperti mediasi antara pengusaha dan buruh, mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan, dan memberikan pelatihan keterampilan kepada buruh agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Selain itu, KSPSI juga mendorong pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi, pengembangan industri, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup, buruh yang terkena PHK akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Keadilan dan Keseimbangan dalam Hubungan Industrial

KSPSI juga menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan industrial. Undang-Undang Ketenagakerjaan harus ditegakkan secara adil dan transparan, sehingga baik pengusaha maupun buruh memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga perusahaan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun KSPSI menyambut baik berbagai inisiatif pemerintah, tantangan di bidang ketenagakerjaan masih sangat besar. PHK masih menjadi ancaman nyata bagi buruh, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, masalah upah rendah, kondisi kerja yang tidak layak, dan pelanggaran hak-hak buruh masih sering terjadi.

Oleh karena itu, KSPSI berharap pemerintah dapat terus meningkatkan komitmennya untuk melindungi hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. KSPSI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pengusaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

Kesimpulan

KSPSI siap mengawal kebijakan pemerintah terkait buruh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan KSPSI didasarkan pada komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan buruh, terutama dalam pencegahan PHK dan penciptaan lapangan kerja baru. KSPSI berharap Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyuarakan aspirasi buruh dan menciptakan regulasi yang lebih adil dan melindungi kepentingan pekerja. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja.